Peringatan Hari Kartini

21 April, ya... kita mengigat lagi Perjuangan Seorang Wanita Indonesia yakni Raden Ajeng Kartini yang telah membawa wanita-wanita Indonesia menjadi wanita-wanita pejuang bangsa.
saat ini tepatnya pada tanggal 22 April 2011 para praja pramuka SMADA telah memperingati hari Kartini ini dengan sebuah sambutan yang begitu hangat oleh teman-teman dari Yayasan Panti Asuhan RAHAYU.
moment ini merupakan apresiasi yang begitu berharga bagi kami. ya...! tepatnya sebuah pembelajaran tentang kebersamaan dan rasa syukur yang besar atas kesempatan ini. eratnya ukhuwah silahturahmi membuat kami sadar akan harapan ke depan untuk bersama menjadi seorang wanita-wanita bangsa yang anggun secara moral, berwibawa secara intelektual dan memiliki rasa pejuang yang tinggi untuk membawa indonesia lebih maju.
Dunia tidak hanya ada di tangan para lelaki tapi, Dunia akan bisa menjadi baik jika berada di tangan para wanita yang baik akhlak dan moralnya.
jadilah Kartini-Kartini masa depan, yang akan menggenggam dunia menjadi lebih baik.
Semangaaatt...!!! Untuk Para Kartini masa depan.

Read More

SEJARAH LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

“Indonesia Raya” sebelum 17 Agustus 1945.

1. Lagu “Indonesia Raya” adalah gubahan komponis Muda Indonesia bernama Wage Rudolph Soepratman.

2. Almarhum Wage Rudolph Soepratman adalah seorang guru dan juga pernah menjadi wartawan surat kabar “Kaoem Moeda” dan pengarang buku. Sejak kecil Soepratman gemar sekali bermain biola.

3. Wage Rudolph Soepratman adalah putra seorang sersan Instruktur Mas Senen Sastrosoehardjo. Soepratman dilahirkan di Jatinegara pada tanggal 9 Maret 1903 dan meninggal dunia pada malam selasa tanggal 16 Agustus di Surabaya.

4. Semangat nasional telah mengisi seluruh jiwa Soepratman pada waktu itu. Semangat yang berwujud kemauan ingin menciptakan Lagu Kebangsaan. Akhirnya ia dapat menciptakan Lagu Indonesia Raya.

1. Lagu Indonesia Raya tiu dipersembahkan oleh Soepratman kepada masyarakat di dalam konggers Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesiche Club, Jln.Kramat 106 Jakarta. Lagu Indonesia Raya untuk pertama kali diperdengarkan dalam Konggres itu sesuai pula dengan semangat Persatuan Pemuda yang menyala-nyala pada waktu itu, maka ketika Lagu Indonesia Raya diperkenalkan kepada peserta konggres, dengan serta merta lagu itu mendapat sambutan yang hangat sekali. 
2. Sejak tiu pada tiap-tiap pertemuan Pemuda Indonesia selalu dibuka dan ditutup dengan Lagu Indonesia Raya. Semua Organisasi Rakyat Indonesia, Partai Politik, Organisasi Pemuda, Wanita, Kepanduan (Kepramukaan), seluruh rakyat Indonesia yang sadar, mengakui lagu Indonesia Raya sebagai Lagu Kebangsaan.
3. Pada jaman penjajahan, Lagu Indonesia Raya sering dilarang, dihalang-halangi oleh Pemerintahan Kolonial Belanda oleh suatu ketika Pemerintah Jepang di Indonesia. Pemerintah Belanda telah pula meminta agar kata-kata dalam lagu Indonesia Raya diubah. Akan tetapi berkat semangat perjuangan dan Peraturan Rakyat dan Pemuda Indonesia segala rintangan itu dpata dilenyapkan

                “Indonesia Raya” setelah 17 Agustus 1945. 

1.  Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai Lagu Kebangsaan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya selama perang Kemerdekaan telah merupakan sublimasi pengorbanan perjuangan rakyat dan Pemuda Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan serta menegakkan Kemerdekaan.
2. Dalam Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia tahun 1950 pasal 3 ayat 2 Lagu Indonesia Raya ditetapkan dengan resmi sebagai Lagu Kebangsaan Indonesia.

Read More

Ular

1.     Bisa ular

       Ciri-ciri ular berbisa tinggi

   ·        Gerak lambat

   ·        2 taring dan bisa mencapai tulang saat menggigit

   ·        Ular-ular yang mencari makan malam di malam hari

   ·        Jenis kanibal (ular cobra)

   ·        Kepalanya berbentuk segitiga

   ·        Membunuh mangsa dengan gigitan

       Ciri-ciri ular yang berbisa rendah

·        Gerak cepat dan takut kepada lawannya

·        Gigitannya tidak mematikan

·        Bentuk kepala oval

·        Ular-ular yang mencari makan di siang hari

·        Membunuh mangsa dengan melilit

2.     Tipe gigi ular

·        Aglipa         ~ gigi rata dari rahang depan sampai rahang belakang

·        Cellanoglipa ~taring dapat dilihat dari depan

·        Protiroglipa  ~ taring di bagian depan dan tidak terlihat (ular cobra)

·        Ovistoglipa  ~ taring di tengah /bagian rahang (ular bandotan macan)

3.     Tipe bisa ular

·        Neurotoxin ~menyerang sel kesadaran, bila korban terserang akan      mengantuk. Apabila tidur, akan terus tertidur

·        Hemotoxin ~ menyerang pembuluh darah

·        Cardiotoxun ~ menyerang jantung

4.     Tingkatan bisa ular

·        Sangat tinggi ~ king cobra

·        Tinggi~ korban hanya bisa bertahan 2-3 hari

·        Sedang ~ ular kayu, ular sanca, ular boa

·        Rendah

Read More

Survival Kit

Maksud : barang-barang kecil yang digunakan untuk survival

  o   Korek api

  o   Lilin

  o   Kaca cembung

  o   Jarum jahit dan benang

  o   Kompor

  o   Kawat baja

o   Pisau bedah

o   Plester kupu-kupu

o   Plester biasa

o   Kaleng semir untuk tembakau

o   Mata kail dan krum

o   Lampu kristal yang menyala sendiri

o   Kotak kemasan ukuran loxis yang mengkilap

MEDICAL KIT

1.     Penahan rasa sakit

·        Antalgin ~panadol

·        Feminan

2.     Obat diare

·        Entrostop ~ diapet

3.     Anti flu

·        Sanaflu

4.     Obat penurun panas

5.     Anti alergi

·        CTM

6.     Anti racun

·        Novit

7.     Anti maag

8.     Antibiotik

9.     Betadine

10.                        Conterpain

11.                        Obat tetes mata

12.                        Kain kasa

13.                        Kapas

14.                        Gunting

15.                        Sabun anti septik

16.                        Mitela

17.                        Kasa steril

18.                        Pembalut cepat

19.                        Plester tebal

Read More

Pertolongan Pertama Gawat Darurat

Fungsi : memberi pertolongan awal gawat darurat agar tidak terjadi hal-hal yang lebih parah.

      Alat yang dibutuhkan :

~tas pertolongan pertama

~kasa steril

~pembalut luka

~cairan pembersih luka

~gunting bedah

~pinset

~kapas

~bidai (untuk patah tulang terbuka dan tertututp)

~drakbar

~plastik

~hansaplas

~betadin

      Langkah –langkah menangani korban

~pastikan penolong dalam keadaan aman

~amankan korban

~tempat kejadian

~usahakan cari bentuan

~tangani korban

      Hal-hal yang menyebabkan kecelakaan

·         Alam

~meteologi : angin atau badai

~morfologi : tsunami, tanah longsor

~fulkanologi : gunung meletus

~biologis : oleh penyakit

      Hal penting yang harus dilakukan saat menolong korban

~usaha agar tidak panik

~meminta pertolongan pada masyarakat

~meminta pertolongan pihak lain

~prosedur gawat darurat

      Prosedur gawat darurat

~menentukan sadar atau tidaknya korban

~melakukan resusiatif jantung dan paru-paru

~menghentikan pendarahan jika ada

~melakukan pembalutan

~mengavaluasi korban

      Tindakan pertolongan : apabila tidak sadar

·         ASNT (awasi keadaan korban,swara (di pastikan ada atau tidak), nyeri, disadarkan dengan otot(tidak ada respon)

      Cara penanggulangan awal

·         ASNT bula tidak ada respon :

~pertahankan keadaan korban

~atasi pendarahan

~periksa ABC (airway, Breathing, Circulation)

·         ASNT bila tidak ada respon melalui ABC :

~buka jalan nafas

~periksa nafas (dengar dan rasakan)

~memeriksa denyut nadi

~bila tidak ada denyut nadi lakukan RJP (Resusitasi Jantung Dan Paru-paru)Þ dapat dilakukan oleh 1 atau 2 orang

1.       Penolong : 15 kompresi, 2 instansi

2.      Penolong : 5 kompresi, 1 instansi

Ø  Kompresi Þ memompa

Ø  Instansi    Þ nafas buatan

Read More

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 200 TENTANG GERAKAN PRAMUKA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR   12   TAHUN 200 

TENTANG  

GERAKAN PRAMUKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a. bahwa pembangunan kepribadian ditujukan untuk  

mengembangkan potensi diri serta memiliki akhlak 

mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup bagi 

setiap warga negara demi tercapainya kesejahteraan 

masyarakat; 

 b.  bahwa pengembangan potensi diri sebagai hak asasi 

manusia harus diwujudkan dalam berbagai upaya 

penyelenggaraan pendidikan, antara lain melalui 

gerakan pramuka; 

c. bahwa gerakan pramuka selaku penyelenggara 

pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar 

dalam pembentukan kepribadian generasi muda 

sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan 

hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan 

tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan 

global; 

d. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku 

saat ini belum secara komprehensif mengatur gerakan 

pramuka; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf 

d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Gerakan 

Pramuka; 

Mengingat . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

k id d ham m dep u jpp go . . .- 2 - 

Mengingat : Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C, 

dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :   UNDANG-UNDANG TENTANG GERAKAN PRAMUKA.   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1.  Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk  

oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan 

kepramukaan. 

2.  Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif 

dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan 

Satya Pramuka dan Darma Pramuka. 

3.  Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan 

dengan pramuka. 

4.  Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan 

kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia 

pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilainilai kepramukaan.  

5.  Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan 

organisasi terdepan penyelenggara pendidikan 

kepramukaan.

6. Pusat . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

k id d ham m dep u jpp go . . .- 3 - 

6.  Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah 

satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan 

memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga 

pendidik kepramukaan. 

7.  Satuan Komunitas Pramuka adalah satuan organisasi 

penyelenggara pendidikan kepramukaan yang 

berbasis, antara lain profesi, aspirasi, dan agama.

8.  Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi 

penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta 

didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang 

tertentu.

9.  Gugus Darma Pramuka adalah satuan organisasi bagi 

anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan 

pramuka.

10. Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan 

pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap 

tingkatan wilayah.

11. Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan 

bimbingan kepada satuan organisasi gerakan 

pramuka.

12. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

13. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau 

walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

14. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan 

pemuda. 

Bab II . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

k id d ham m dep u jpp go . . .- 4 - 

BAB II 

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Gerakan pramuka berasaskan Pancasila. 

Pasal 3 

Gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk 

mencapai tujuan pramuka melalui: 

a. pendidikan dan pelatihan pramuka; 

b. pengembangan pramuka; 

c. pengabdian masyarakat dan orang tua; dan 

d. permainan yang berorientasi pada pendidikan. 

Pasal 4 

Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap 

pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, 

bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, 

disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan 

memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam 

menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan 

lingkungan hidup. 

BAB III 

PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN 

Bagian Kesatu 

Dasar, Kode Kehormatan, Kegiatan,  

Nilai-Nilai, dan Sistem Among 

Pasal 5 . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

k id d ham m dep u jpp go . . .- 5 - 

Pasal 5 

Pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada 

nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian 

dan kecakapan hidup pramuka. 

Pasal 6 

(1) Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan 

komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam 

pendidikan kepramukaan. 

(2) Kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya 

Pramuka dan Darma Pramuka. 

(3) Kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilaksanakan, baik dalam kehidupan 

pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan 

ditaati demi kehormatan diri. 

(4) Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berbunyi: 

“Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguhsungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama 

hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta 

menepati Darma Pramuka.” 

(5) Darma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berbunyi: 

Pramuka itu: 

a. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. cinta alam dan kasih-sayang sesama manusia; 

c. patriot yang sopan dan kesatria; 

d. patuh dan suka bermusyawarah; 

e. rela menolong dan tabah; 

f. rajin, terampil, dan gembira; 

g. hemat . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

k id d ham m dep u jpp go . . .- 6 - 

g. hemat, cermat, dan bersahaja; 

h. disiplin, berani, dan setia; 

i. bertanggung jawab dan dapat dipercaya; dan 

j. suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. 

Pasal 7 

(1) Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan 

dengan berlandaskan pada kode kehormatan 

pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(2). 

(2) Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan 

untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan 

intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang 

dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan 

progresif. 

(3) Metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui interaksi:  

a. pengamalan kode kehormatan pramuka; 

b. kegiatan belajar sambil melakukan; 

c. kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan      

berkompetisi; 

d. kegiatan yang menantang; 

e. kegiatan di alam terbuka; 

f. kehadiran orang dewasa yang memberikan 

dorongan dan dukungan; 

g. penghargaan berupa tanda kecakapan; dan  

h. satuan terpisah antara putra dan putri. 

(4) Penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan fisik 

dan mental pramuka.  

(5) Penilaian . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

k id d ham m dep u jpp go . . .- 7 - 

(5) Penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan 

kecakapan umum dan kecakapan khusus serta 

pencapaian nilai-nilai kepramukaan.  

(6) Pencapaian hasil pendidikan kepramukaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan 

dalam sertifikat dan/atau tanda kecakapan umum 

dan kecakapan khusus. 

Pasal 8 

(1)  Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 mencakup:   

a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa; 

b. kecintaan pada alam dan sesama manusia;  

c. kecintaan pada tanah air dan bangsa;   

d. kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan; 

e. tolong-menolong;  

f. bertanggung jawab dan dapat dipercaya; 

g. jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat;  

h. hemat, cermat, dan bersahaja; dan  

i. rajin dan terampil. 

(2)  Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan inti kurikulum pendidikan 

kepramukaan. 

Pasal 9  

Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri 

atas: 

a. kecakapan umum; dan 

b. kecakapan khusus. 

Pasal 10 . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

k id d ham m dep u jpp go . . .- 8 - 

Pasal 10 

(1) Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan 

dengan menggunakan sistem among. 

(2) Sistem among merupakan proses pendidikan 

kepramukaan yang membentuk peserta didik agar 

berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam 

hubungan timbal balik antarmanusia. 

(3) Sistem among sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan 

prinsip kepemimpinan: 

a. di depan menjadi teladan; 

b. di tengah membangun kemauan; dan 

c. di belakang mendorong dan memberikan  motivasi 

kemandirian. 

Bagian Kedua 

Jalur dan Jenjang 

Pasal 11

Pendidikan kepramukaan dalam Sistem Pendidikan 

Nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang 

diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka 

dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, 

berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi 

nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup.  

Pasal 12 

Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang 

pendidikan: 

a. siaga; 

b. penggalang;  

c. penegak; dan  

d. pandega. 

Bagian Ketiga . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

k id d ham m dep u jpp go . . .- 9 - 

Bagian Ketiga 

     Peserta Didik, Tenaga Pendidik, dan Kurikulum 

                                 

Pasal 13 

(1) Setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai 

dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta 

didik dalam pendidikan kepramukaan. 

(2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. pramuka siaga; 

b. pramuka penggalang;  

c. pramuka penegak; dan  

d. pramuka pandega. 

(3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai 

anggota muda. 

Pasal 14 

(1) Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan  

terdiri atas: 

a. pembina;  

b. pelatih;  

c. pamong; dan  

d. instruktur. 

(2) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. 

(3) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai 

anggota dewasa. 

Pasal 15 . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

k id d ham m dep u jpp go . . .- 10 - 

Pasal 15 

Kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup 

aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 

dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan 

dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang 

ditetapkan oleh badan standardisasi sesuai dengan 

ketentuan  peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 

Satuan Pendidikan Kepramukaan 

Pasal 16 

Satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas:  

a. gugus depan; dan 

b. pusat pendidikan dan pelatihan. 

Bagian Kelima 

Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi 

   

Pasal 17 

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu 

pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas 

penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada 

pihak yang berkepentingan. 

(2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga 

pendidik, dan kurikulum, pada setiap jenjang dan 

satuan pendidikan kepramukaan. 

(3) Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh 

pembina. 

(4) Evaluasi . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

k id d ham m dep u jpp go . . .- 11 - 

(4) Evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh 

pusat pendidikan dan pelatihan nasional yang 

dibentuk oleh kwartir nasional. 

(5) Evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan 

dilakukan oleh pusat pendidikan dan pelatihan 

nasional yang dibentuk oleh kwartir nasional. 

Pasal 18 

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan 

kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada 

setiap jenjang pendidikan kepramukaan. 

(2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat 

terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 19 

(1)  Sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat   

kompetensi. 

(2) Tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik 

sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik 

melalui penilaian terhadap perilaku dalam 

pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji 

kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan 

kepramukaan.  

(3)  Sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan 

oleh pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan 

pada tingkat nasional. 

BAB IV . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

k id d ham m dep u jpp go . . .- 12 - 

BAB IV 

KELEMBAGAAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 20 

(1)   Gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan 

nonpolitis. 

(2)   Satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas: 

a. gugus depan; dan 

b. kwartir. 

Pasal 21 

Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 

(2) huruf a meliputi gugus depan berbasis satuan 

pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. 

Pasal 22 

(1) Gugus depan berbasis satuan pendidikan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi 

gugus depan di lingkungan pendidikan formal. 

(2) Gugus depan berbasis komunitas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 meliputi gugus depan 

komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi 

kemasyarakatan, dan komunitas lain. 

Pasal 23 

Kwartir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) 

huruf b terdiri atas: 

a.  kwartir ranting; 

b.  kwartir cabang; 

c.  kwartir daerah; dan 

d.  kwartir nasional. 

Bagian Kedua . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

k id d ham m dep u jpp go . . .- 13 - 

Bagian Kedua 

Pembentukan dan Kepengurusan Organisasi  

Pasal 24 

Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 20 ayat 

(2) huruf a dibentuk melalui musyawarah anggota 

pramuka.  

Pasal 25

(1)  Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

dapat membentuk kwartir ranting. 

(2)  Kwartir ranting sebagaimana pada ayat (1) dapat 

membentuk kwartir cabang. 

Pasal 26 

(1) Kwartir cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

25 ayat (2) dapat membentuk kwartir daerah. 

(2) Kwartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat membentuk kwartir nasional. 

Pasal 27 

(1) Kepengurusan kwartir sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan 

pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis 

melalui musyawarah kwartir. 

(2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak terikat dengan jabatan publik. 

Bagian Ketiga 

    Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah, dan Kwartir Nasional 

Pasal 28 

(1) Kwartir ranting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

23 huruf a merupakan satuan organisasi gerakan 

pramuka di kecamatan.

(2) Kwartir . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

k id d ham m dep u jpp go . . .- 14 - 

(2) Kwartir ranting mempunyai tugas memimpin dan 

mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan 

kepramukaan di kecamatan. 

(3) Kwartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibentuk oleh paling sedikit 5 (lima) gugus depan 

melalui musyawarah ranting. 

(4) Kepengurusan kwartir ranting dibentuk melalui 

musyawarah ranting.  

(5) Kepemimpinan kwartir ranting bersifat kolektif. 

(6) Musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) merupakan forum untuk: 

a. pertanggungjawaban organisasi;  

b.  pemilihan dan penetapan kepengurusan     

organisasi kwartir ranting; dan 

c. penetapan rencana kerja organisasi.

  

Pasal 29 

(1)  Kwartir cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

huruf b merupakan organisasi gerakan pramuka di 

kabupaten/kota. 

(2)  Kwartir cabang mempunyai tugas memimpin dan 

mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan 

kepramukaan di kabupaten/kota. 

(3)  Kwartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibentuk melalui musyawarah cabang. 

(4)  Kepengurusan kwartir cabang dibentuk melalui 

musyawarah cabang.  

(5)  Kepemimpinan kwartir cabang bersifat kolektif. 

(6)  Musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) merupakan forum untuk: 

a. pertanggungjawaban organisasi;  

b. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi 

kwartir cabang; dan 

Pasal 30 . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

k id d ham m dep u jpp go . . .- 15 - 

c. penetapan rencana kerja organisasi.

Pasal 30 

(1) Kwartir daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

huruf c merupakan organisasi gerakan pramuka di 

provinsi. 

(2) Kwartir daerah mempunyai tugas memimpin dan 

mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan 

kepramukaan di provinsi. 

(3) Kwartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibentuk melalui musyawarah daerah. 

(4) Kepengurusan kwartir daerah dibentuk melalui 

musyawarah daerah.  

(5) Kepemimpinan kwartir daerah bersifat kolektif. 

(6) Musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) merupakan forum untuk: 

a. pertanggungjawaban organisasi;  

b. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi 

kwartir daerah; dan 

c. penetapan rencana kerja organisasi.

Pasal 31 

(1) Kwartir nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

23 huruf d merupakan organisasi gerakan pramuka 

lingkup nasional. 

(2) Kwartir nasional mempunyai tugas memimpin dan 

mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan 

kepramukaan lingkup nasional. 

(3) Kwartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibentuk melalui musyawarah nasional. 

(4) Kepengurusan kwartir nasional dibentuk melalui 

musyawarah nasional.  

(5) Kepemimpinan kwartir nasional bersifat kolektif. 

(6) Musyawarah . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

k id d ham m dep u jpp go . . .- 16 - 

(6) Musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) merupakan forum musyawarah tertinggi 

untuk: 

a. pertanggungjawaban organisasi;  

b. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi 

kwartir nasional; 

c. perubahan dan penetapan anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga; dan 

d. penetapan rencana kerja strategis organisasi.

Bagian Keempat 

Organisasi Pendukung 

Pasal 32 

(1) Satuan organisasi gerakan pramuka sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, huruf c, dan huruf 

d sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk: 

a. satuan karya pramuka; 

b. gugus darma pramuka; 

c. satuan komunitas pramuka; 

d. pusat penelitian dan pengembangan; 

e. pusat informasi; dan/atau  

f. badan usaha. 

(2) Ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan 

pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga. 

Bagian Kelima . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

k id d ham m dep u jpp go . . .- 17 - 

Bagian Kelima 

Majelis Pembimbing 

Pasal 33 

(1) Pada setiap gugus depan dan kwartir sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat dibentuk 

majelis pembimbing. 

(2) Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) bertugas memberikan bimbingan moral dan 

keorganisatorisan serta memfasilitasi penyelenggaraan 

pendidikan kepramukaan. 

(3) Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas unsur:  

a. Pemerintah; 

b. pemerintah daerah; dan 

c. tokoh masyarakat.  

(4) Majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c harus 

memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan 

pramuka.  

Pasal 34 

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, 

tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja 

gugus depan, kwartir, dan majelis pembimbing 

ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga gerakan pramuka. 

(2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan 

pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh musyawarah nasional.  

Bagian Keenam . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

k id d ham m dep u jpp go . . .- 18 - 

Bagian Keenam 

Atribut 

Pasal 35 

(1) Gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

20 ayat (2) memiliki atribut berupa: 

a. lambang; 

b. bendera; 

c. panji; 

d. himne; dan 

e. pakaian seragam. 

(2) Atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) didaftarkan hak ciptanya. 

BAB V 

TUGAS DAN WEWENANG 

Pasal  36 

Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas: 

a. menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam 

pendidikan kepramukaan;  

b. membimbing, mendukung, dan memfasilitasi 

penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara 

berkelanjutan dan berkesinambungan; dan 

c. membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas 

yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan. 

Pasal  37 

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk 

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengawasan . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

k id d ham m dep u jpp go . . .- 19 - 

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelengaraan 

pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan gubernur, serta 

bupati/walikota. 

BAB VI 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 38 

Setiap peserta didik berhak:  

a. mengikuti pendidikan kepramukaan;  

b. menggunakan atribut pramuka;  

c. mendapatkan sertifikat dan/atau tanda kecakapan 

kepramukaan; dan 

d. mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan 

kepramukaan. 

Pasal 39 

Setiap peserta didik berkewajiban: 

a. melaksanakan kode kehormatan pramuka; 

b.  menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka; dan 

c. mematuhi semua persyaratan dan ketentuan 

pendidikan kepramukaan. 

Pasal  40 

Orang tua berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan 

kepramukaan dan memperoleh informasi tentang 

perkembangan anaknya. 

Pasal 41 . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

k id d ham m dep u jpp go . . .- 20 - 

Pasal 41 

Orang tua berkewajiban untuk:  

a. membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam 

mengikuti pendidikan kepramukaan; dan 

b. membimbing, mendukung, dan membantu satuan 

pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan. 

Pasal 42 

Masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan 

dukungan sumber daya    dalam kegiatan pendidikan 

kepramukaan. 

BAB VII 

KEUANGAN 

Pasal 43 

(1)  Keuangan gerakan pramuka diperoleh dari:  

a. iuran anggota sesuai dengan kemampuan; 

b. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; dan 

c. sumber lain yang tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan.  

(2)  Selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah 

dapat memberikan dukungan dana dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. 

(3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, selain berupa uang dapat juga berupa 

barang atau jasa. 

Pasal 44 . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

k id d ham m dep u jpp go . . .- 21 - 

Pasal 44 

Pengelolaan keuangan gerakan pramuka dilaksanakan 

secara transparan, tertib, dan akuntabel serta diatur 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 45 

Satuan organisasi gerakan pramuka dilarang: 

a. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan 

Pemerintah; atau

b. memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan 

kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 46 

(1) Satuan organisasi gerakan pramuka yang melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 

dapat dibekukan oleh Pemerintah atau pemerintah 

daerah. 

(2) Satuan organisasi gerakan pramuka yang telah 

dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 45 dapat dibubarkan berdasarkan 

putusan pengadilan. 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 47 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 

a. organisasi gerakan pramuka dan organisasi lain yang 

menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang ada 

sebelum Undang-Undang ini diundangkan tetap diakui 

keberadaannya; 

b. satuan . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

k id d ham m dep u jpp go . . .- 22 - 

b. satuan atau badan kelengkapan dari organisasi 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a tetap 

menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab 

organisasi yang bersangkutan; 

c. aset yang dimiliki oleh organisasi sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a tetap menjadi aset organisasi 

yang bersangkutan; dan 

d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib 

disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini 

dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak UndangUndang ini diundangkan. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 48 

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

gerakan pramuka yang bertentangan dengan ketentuan 

Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 49 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

k id d ham m dep u jpp go . . .- 23 - 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-Undang ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 24 November 2010   

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

         

                                          

  

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 24 November 2010 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

PATRIALIS AKBAR 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 131 

www.djpp.depkumham.go.id

k id d ham m dep u jpp go . . .

Read More